Tangerang Dilanda Banjir Besar, PUPR Banten Sebut Akan Survei Sungai Cirarab

SERANG RAYA INFO, TANGERANG — Banjir besar yang melanda wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan mendorong Pemerintah Provinsi Banten memulai langkah teknis penanganan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten menyatakan akan melakukan survei awal Sungai Cirarab sebagai bagian dari rencana normalisasi alur sungai.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, survei Sungai Cirarab akan dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWS C2) serta pemerintah daerah setempat. Survei tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi titik penyempitan aliran sungai dan keberadaan bangunan di sempadan sungai.

“Kami akan melakukan survei awal di Sungai Cirarab, termasuk mengidentifikasi bangunan di sempadan sungai serta jalur akses alat berat untuk keperluan normalisasi di titik-titik penyempitan aliran sungai,” kata Arlan, Senin (26/1/2026).

Sungai Cirarab merupakan salah satu sungai utama di wilayah Kabupaten Tangerang yang melintasi kawasan permukiman padat dan kawasan industri sebelum bermuara ke wilayah pesisir utara Banten. Sungai ini berada dalam sistem pengelolaan BBWS C2 dan kerap menjadi perhatian dalam pengendalian banjir di wilayah Tangerang Raya.

Langkah survei Sungai Cirarab tersebut merupakan bagian dari hasil Rapat Koordinasi Penanganan Banjir yang dipimpin Gubernur Banten Andra Soni di Kantor Gubernur Banten, Kota Tangerang Selatan, pada hari yang sama.

Dalam rapat tersebut, Andra Soni menegaskan bahwa normalisasi sungai menjadi prioritas utama penanganan banjir setelah evaluasi lapangan menunjukkan adanya penyempitan aliran sungai atau bottleneck di sejumlah titik.

“Kami bersepakat bersama balai, bupati, wali kota, dan pemerintah provinsi untuk mengerjakan hal-hal yang berdampak langsung, salah satunya adalah normalisasi sungai,” ujar Andra.

Andra menjelaskan, hasil peninjauan di lapangan juga menemukan adanya bangunan liar di bantaran sungai yang menghambat laju aliran air, terutama saat debit air meningkat akibat hujan dengan intensitas tinggi.

“Kami berupaya mengoordinasikan langkah-langkah pascabanjir agar ke depannya permasalahan banjir dapat dimitigasi bersama. Kami melibatkan semua pihak untuk mencari solusi agar kondisi ini segera teratasi,” katanya.

Untuk mendukung langkah normalisasi, Pemerintah Provinsi Banten juga meminta pandangan hukum dari Kantor Wilayah Pertanahan terkait status lahan di sepanjang bantaran sungai yang akan ditangani.

“Kami juga meminta pandangan hukum dari Kantor Wilayah Pertanahan terkait status lahan. Tim teknis akan segera menindaklanjutinya mulai besok,” ujar Andra.

Selain normalisasi sungai, rapat koordinasi tersebut juga membahas penyesuaian atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya di kawasan rawan banjir.

Pemerintah Provinsi Banten berharap pendampingan dari Kantor Wilayah Pertanahan dapat memperkuat penataan ruang yang lebih adaptif terhadap risiko bencana.

Sementara itu, Kepala BBWS C2 David Partonggo Oloan Marpaung menyatakan pihaknya siap mendukung langkah teknis yang telah disepakati dalam rapat koordinasi tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan siap menerjunkan alat berat di lapangan sesuai kebutuhan,” kata David.

Diketahui sebelumnya, banjir besar melanda wilayah Tangerang Raya sejak Jumat (23/1/2026) akibat hujan deras yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut.

Luapan Sungai Cidurian dan Cimanceuri menyebabkan ratusan pemukiman di Kabupaten Tangerang direndam hingga beberapa meter dan sekitar 2.000 kepala keluarga masih terdampak banjir pada Minggu (25/1) meskipun sebagian sudah surut.

Di Kota Tangerang, sejumlah permukiman di Kecamatan Periuk tergenang air dengan ketinggian dua hingga tiga meter dan ribuan warga mengungsi di fasilitas umum seperti masjid dan posko pengungsian. (*)