R-APBD 2026, DPRD Banten Sepakat Penguatan Belanja untuk Percepatan Pembangunan

SERANG RAYA INFO, SERANG – DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sepakat memperkuat belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 guna mendorong percepatan pembangunan. R-APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp10,14 triliun lebih.

Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, usai mendengarkan jawaban Gubernur Banten terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Menurut Fahmi, seluruh masukan fraksi telah dijawab secara substansial.

“Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur terhadap pandangan-pandangan fraksi semuanya terjawab dalam rangka percepatan proses pembangunan di Provinsi Banten,” ujar Fahmi di Kota Serang, Kamis.

Ia menjelaskan, DPRD dan Gubernur telah menyepakati komposisi belanja daerah, termasuk penguatan belanja mandatori, pelayanan dasar, serta infrastruktur sebagai prioritas utama pada 2026.

Fahmi menyebut alokasi anggaran pendidikan mencapai 36,1 persen, sementara belanja pegawai tetap dijaga di bawah batas maksimal 30 persen. “Artinya proses mekanisme penganggaran yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini sudah on the track,” katanya.

Ia juga memastikan proses pembahasan R-APBD 2026 akan dipercepat hingga tahap pengambilan keputusan. “Insya Allah di hari Selasa depan kita akan segera melaksanakan paripurna keputusan terhadap RAPBD 2026,” ujar Fahmi.

Terkait infrastruktur, DPRD menegaskan dukungan terhadap program Bangun Jalan Desa Sejahtera. Fahmi menyebut pembangunan jalan masih menjadi prioritas utama meski porsi anggarannya belum ideal.

“Sudah pasti. Infrastruktur itu kurang lebih hampir 23 persen, padahal seharusnya kita mencapai 40 persen. Prioritas utama adalah percepatan infrastruktur jalan,” tegasnya.

Ia menambahkan, fokus pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung konektivitas jalan provinsi, sektor pertanian, serta layanan kesehatan.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyatakan pembahasan lanjutan R-APBD 2026 bersama DPRD akan dibuat lebih mendalam dan terfokus. “Insya Allah pembahasan di KUA-PPAS sangat dalam dan komprehensif sehingga saya berharap pembahasannya bisa berlangsung tepat waktu,” ujarnya.

Andra menegaskan, pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM), infrastruktur pendidikan, serta program sekolah gratis.

Menurut dia, pembangunan desa juga menjadi fokus penting untuk mengurangi ketertinggalan wilayah yang selama ini termarginalkan. Ia menyebut program tersebut mendapat respons besar dari masyarakat.

Andra juga menekankan perlunya keberpihakan kepada wilayah Lebak dan Pandeglang. “Kita harus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, karena transfer dari pusat sudah tidak bisa dijadikan panduan,” ujarnya.

Dalam struktur RAPBD 2026, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp9,94 triliun lebih, sedangkan belanja daerah dianggarkan Rp10 triliun lebih. Defisit anggaran sebesar Rp57,04 miliar lebih akan ditutup melalui pembiayaan daerah.

Pembiayaan tersebut bersumber dari perkiraan SILPA 2025 sebesar Rp195,54 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan berupa cicilan pokok utang jatuh tempo kepada PT SMI senilai Rp138,49 miliar lebih.

Sementara itu, dalam belanja tematik 2026, Pemprov Banten mengalokasikan Rp940,13 miliar untuk Asta Cita, Rp409,24 miliar untuk Program 3 Juta Rumah, Rp298,84 miliar untuk penanganan inflasi, Rp951,97 miliar untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, serta Rp396,53 miliar untuk penanganan stunting. (*)