Unjukrasa, KBM Untirta Beberkan Kinerja Minus Andra–Dimyati di Tahun Pertama Memimpin

SERANG RAYA INFO, SERANG — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (26/2). Aksi tersebut merupakan refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sektor strategis.

Presiden Mahasiswa Untirta, Muhammad Ridam Nur Aryadi, mengatakan pembangunan selama ini kerap ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut dia, implementasinya justru memunculkan persoalan baru, seperti perampasan ruang hidup warga, kerusakan lingkungan, hingga penyempitan ruang demokrasi.

Ridam menyebut, dalam satu tahun kepemimpinan Andra–Dimyati terdapat sejumlah isu yang menjadi sorotan, di antaranya proyek strategis nasional (PSN), pelaksanaan program SPPG di Banten yang dinilai kurang transparan, serta kondisi kebebasan demokrasi dan pers.

“Dalam satu tahun kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati, banyak catatan yang harus menjadi perhatian, mulai dari isu PSN, transparansi program SPPG, hingga kebebasan demokrasi dan pers,” ujarnya dalam orasi.

Wakil Presiden Mahasiswa Untirta, Muhammad Oriza Sativa, menambahkan bahwa megaproyek pembangunan, termasuk reklamasi wilayah pesisir, dinilai berdampak pada sektor ekologi dan agraria. Dampak tersebut antara lain hilangnya ruang tangkap nelayan, berkurangnya akses masyarakat terhadap tanah, serta menurunnya daya dukung lingkungan.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan reforma agraria yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mengatasi ketimpangan struktural secara berkelanjutan.

Di sektor pendidikan, Oriza menilai masih terdapat disparitas akses dan kesejahteraan tenaga pendidik. Meski program pendidikan gratis terus berjalan, kualitas pendidikan dinilai belum merata dan perlindungan terhadap guru honorer masih minim.

Selain itu, kebebasan pers dan jaminan hak sipil juga menjadi perhatian mahasiswa. Mereka menilai ruang demokrasi semakin terbatas sehingga berpotensi menghambat partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

“Aksi demonstrasi ini bukan hanya refleksi, tetapi juga bentuk tuntutan nyata terhadap berbagai persoalan pembangunan di Provinsi Banten yang harus menjadi catatan penting bagi kepemimpinan Andra–Dimyati ke depan,” kata Oriza.